pengadaan tanah. Pasal 12 Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas penyusunan rencana kegiatan, penyusunan perencanaanPengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsa dan bernegara yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. pengadaan tanah

7. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah b. Beberapa studi telah mengupas mengenai pengadaan tanah skala kecil, namun studi -studi ituJakarta - Kendala pengadaan lahan dalam sejumlah proyek strategis, khususnya di bidang infrastruktur, bakal segera teratasi. Perubahan dimaksud memerlukan pengaturan dalam bentuk peraturan pemerintah tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk. JAKARTA, KOMPAS. Peraturan Perundang-undangan. 02. Pengertian Pengadaan Tanah Menurut Perpres No. Sudah tentu dalam mendukung. 2. (2015). Karena dalam aturan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, pertambangan sama sekali tidak ada,” kata dosen Hukum Lingkungan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Agung Wardana, saat dihubungi dari Yogyakarta, Rabu (9/2/2022). 02/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK. Untuk pengadaan tanah skala kecil tidak dibedakan, apakah rencana kegiatan pembangunan tersebut termasuk kategori kepentingan umum atau tidak termasuk kategori kepentingan umum. "Pengadaan tanah merupakan kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak". 66/2020. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Tanah. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DI SEMARANG (Studi Kasus Pelebaran Jalan Raya Ngaliyan – Mijen) Tesis Untuk memenuhi sebagian persyaratan Mencapai derajat Sarjana S-2 Program Studi Magister Kenotariatan Oleh DWI FRATMAWATI, SH B4B 004 097 PROGRAM PASCASARJANAProblematika Proses Pengadaan Tanah Setiyo Utomo Fakultas Hukum Universitas Mulawarman E-mail: [email protected] menyebut, terdapat pertemuan yang dilakukan Anja Runtuwene dengan pihak Kongregasi Suster-Suster Karolus Boromeus di Yogyakarta untuk pembelian tanah di daerah Munjul, Jakarta Timur. Untuk mengetahui langkah dan prosedur yang sesuai bagi Perusahaan Swasta dalam pengadaan tanah melalui jual beli ditinjau dari hukum pertanahan yang ada 1. 45 n0. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Adapun terdapat pengertian mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum sangat banyak dibahas di kajian teori. Penyelenggaraan Pengadaan Tanah memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. ASPEK HAK ASASI. (4) Pengadaan tanah yang terletak di dua wilayah provinsi atau lebih, dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah yang dibentuk oleh Menteri Dalam Negeri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan unsur Pemerintah Daerah terkait. "Dalam prosesnya, tantangan banyak sekali, apalagi saat mengukur tanah," ujar Nurhadi dalam konferensi pers Komite Percepatan Penyediaan. Hak atas Tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan. 2021, PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. Tutup. 2 Tahun 2014 dalam hal kegiatan sosialisai, musyawarah dan kegiatan ganti rugi dengan pelepasan hak atas tanah oleh pemilik hak tanah. Salah satu hal penting dalam pengadaan tanah yakni dokumen. PERPRES No. BAB III: POKOK-POKOK PENGADAAN TANAH 4 – 9 CHAP. 13, No. 10. PP ini merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang di dalamnya terdapat 7 Bab dan 143 Pasal dan Penjelasan. syarifuddin yoes rt. Penetapan Lokasi adalah penetapan atas lokasi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditetapkan. Penyelenggaraan - Pengadaan Tanah - Pembangunan - Kepentingan Umum . 36/ 2005 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan umum. 6/2015 tersebut dapat dikatakan bahwa pengadaan tanah yang dilaksanakan secara langsung, baik pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum maupun bukan untuk kepentingan umum,Pengadaan tanah Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan cara: a. Itu sebabnya, PP No. Untuk itu, sebelum dilakukan perubahan atas Perma Nomor 3 Tahun 2016 tersebut, MA menetapkan teknis administrasi dan kebijakan sebagai berikut. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bidang Jalan, Nomor 09/ BM/ 2009. pengadaan tanah jalan tol wilayah i: jl. 10. Situs web. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang Berhak. PENGUKURAN UNTUK KEPENTINGAN LAPORAN TAHUNAN D. Tak pelak, bila akhirnya mekanisme. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan dengan dua cara yaitu: pelepasan / penyerahan hak atas tanah atau pencabutan hak atas tanah 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Kementerian PUPR. 4. Seluruh instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan umum (“Instansi”) wajib menyiapkan rencana pengadaan tanah yang harus berdasarkan: [v] a. disebutkan dalam Bab VIII (Pengadaan Tanah), Paragraf II (Penguatan Hak Pengelolaan), Pasal 136. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. id : 84 hlm. Pengadaan tanah, sehingga proses belajar-mengajar dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Tanah yang belum diperoleh melalui pengadaan tanah antara Solo-Mantingan 368,87 hektar dengan salah satu permasalahan tanah yang akan dikenakan pengadaan tanah seharusnya tidak boleh ada bangunan baru, untuk tanah yang telah selesai dibicarakan harganya (koran TEMPO, 13 September 2008: A15). id. ) JAKARTA, KOMPAS. Belum Tersedia. pengadaan Tanah Pengganti yang dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak pelepasan Tanah Kalurahan. Penilain Ganti Kerugian: a) Lembaga pertanahan menetapkan Penilai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, b) Penilai bertanggungjawab. 65 Tahun 2006, yaitu pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-bendaTipe Dokumen. 02/2013, BN. Peraturan Presiden No. Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan Tanah adalah aplikasi/ perangkat luna k berbasis internet yang dib angun dan dikembangkan sebagai basis data Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah di dalam sistem informasi Kementerian A graria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. PENGADAAN TANAH KEGIATAN BELAJAR 1. khusus, pendanaan bersumber dari internal perusahaan atau sumber. 11 Pengertian Pengadaan tanah selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk. Peraturan Presiden No. Dasar berupa kemampuan menjelaskan sengketa dan perkara pengadaan tanah. ” Tanah yang diperlukan untuk pembangunan umumnya adalah tanah hak yang dapat berupa Hak Milik, Hak Guna. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Jakarta - Jalan Kebon Sirih dibuat geger pada Selasa (17/1/2023), pasalnya gedung DPRD DKI Jakarta digeledah oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) RI terkait indikasi dugaan korupsi pengadaan tanah. pengadaan tanah terbatas, Kepala Kantor Pertanahan dapat bermohon ke Kanwil BPN untuk meminta penambahan/mobilisasi pegawai dari unit kerja yang lain. Bahwa apabila diajukan permohonan upaya hukum PK terhadap putusan kasasi dalam perkara sengketa ganti rugi dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, maka perkara tersebut harus dikualifikasikan. prioritas pembangunan nasional/daerah;. Prosesnya adalah sesuai dengan aturan-aturan pemiagaan yang berlaku clan dilakukan secara sukarela. Pengadaan Tanah untuk pembangunan dapat seimbang dan sejalan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti kerugian yang layak dan adil. VII. analisis yuridis pengadaan tanah proyek strategis nasional pada kawasan hutan lindung yang dikuasai oleh masyarakat (studi pada pembangunan plta asahan 3) skripsi oleh: manahan tua siringoringo npm. Direktur Bina Pengadaan dan. Dalam kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Manado-Bitung khususnya di wilayah Kota Bitung dibentuk Panitia Pengadaan Tanah. 2 tahun 2012, Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, menyatakan Pengadaan Tanah adalah . Pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk pembangunan sarana prasarana rel kereta api ini sebagian besar memanfaatkan lahan pertanian masyarakat (Rusdianto, 2021). IMPLIKASI PENCABUTAN HAK ATAS TANAH TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA. (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum di wilayah kabupaten/kota dilakukan dengan bantuan panitia pengadaan tanah kabupaten/kota yang dibentuk oleh Bupati/Walikota. 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Jo. Kata kunci : Pengadaan tanah untuk kepentingan umum, sengketa,. There are many cases of resettlement that end up with rejection by the society. Menurut Himawan, salah satu hal baru yang dikenalkan dalam PP itu adalah transparansi dalam pelaksanaan pengadaan. Pengadaan Tanah Skala Kecil adalah kegiatan menyediakan tanah untuk luasan yang tidak lebih dari 5 (lima) hektar. Peluncuran itu ditandai dengan. 3. E. 02 Penanganan Akses Reforma Agraria ATR/BPN 01. Sebagai pandauan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah 1. Tipe Dokumen. ABSTRAK PERATURAN. Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek Pengadaan Tanah. 8. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah bagi administrator dan pengguna (user) pada masing-masing profil yang telah ditentukan 2. Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Buku ini memberikan pemahaman yang benar. Namun permasalahan yang terjadi saat ini, masih terbatasnya jumlah penilai pertanahan di Indonesia. Berdasar pasal 61 ayat 1 huruf d, pengadaan tanah sudah di atur di aturan tersendiri, sehingga tidak perlu ikut Perpres pengadaan. Dasar Hukum Pelaksanaan Pengadaan Tanah Skala Kecil Dasar Hukum Perencanaan anggaran Pengadaan Tanah untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum dilandasi pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:Dasar Hukum Jual Beli Tanah. 4. Permasalahan tersebut menyangkut pelaksanaan proses pengadaan tanah dan belum adanya solusi untuk meredam konflik. (5) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. Peraturan Perundang-undangan. POJK Nomor 44/POJK. ii penulisan hukumRencana Undang-Undang (RUU) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan perlu menetapkan peraturan yang lebih tegas dan jelas terkait dengan konsinyasi dalam pengadaan tanah dan bagaimana mekanisme pencairan konsinyasi tersebut di pengadilan negeri agar terjadi keseragaman. 14 Aplikasi yang dikembangkan Ditjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (PTPP) Kementerian ATR/BPN ini bertujuan terwujudnya tata kelola pengadaan tanah yang baik. 2. 1. com - Kini para pelaksana pengadaan tanah wajib memasukkan data di aplikasi Sistem Informasi Pengadaan Tanah (). Sementara itu yang dimaksud dengan "Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya. Undang-Undang No. 02/2013 Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu penelitian- 107 - lampiran peraturan menteri agraria dan tata ruang/ kepala badan pertanahan nasional nomor 19 tahun 2021 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Pasal 1 UU No. lain itu dapat pula dilakukan dengan cara pembelian tanah melalui pelelangan dari kantor pelayanan ke-kayaan negara dan lelang (Benhard Limbong, 2013, 169). 70 ab balikpapan ( 0542 ) 8703209:. B. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM . 5 Kasus Sengketa Tanah Di Indonesia. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah. 64 Tahun 2021, dijelaskan pada Pasal 18 UUPA yang menjabarkan 2 (dua) komponen penting pengadaan tanah jika negara “terpaksa” untuk memperoleh tanah dari masyarakat, yaitu hak dilakukan semata-mata untuk kepentingan umum dan pemegang hak atas tanah harus di berikan ganti. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum diatur dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 serta perubahannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. PP ini merupakan peraturan turunan dari UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang di. 2. Uraian dibawah ini akan memaparkan siapa dan dengan dasar apa penyediaan tanah untuk kepentingan umum ini dapat dipenuhi. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. PENGUKURAN BIDANG UNTUK KEPERLUAN PENGEMBALIAN BATAS C. 000 m2 terdiri dari 1 bidang/petak tanah. 4. Kata kunci: kebijakan, pengadaan. Soemardjono “untuk pengadaan tanah tidak memenuhi syarat kalau hanya diatur dalam Perpres, diperlukan aturan yang lebih tinggi, karena muatannya menyangkut hak azasi manusia, dalam hal kepemilikan atas. (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penggunaan dana badan usaha terlebih dahulu juga dapat dilakukan dalam hal pendanaan melalui LMAN belum dapat digunakan secara efektif. Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Artikel ini menganalisis tentang pengadaan tanah yang berorientasi pada terciptanya kepastian hukum pengadaan tanah bagi pemerintah daerah. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Istilah Pengadaan tanah berarti mengadakan atau menyediakan tanah. 1. 2015/NO. (6) Dalam hal Jalan Tol diprakarsai oleh Badan Usaha, pembiayaan pengadaan tanah sepenuhnya menggunakan dana Badan. 02. PENGERTIAN PENGADAAN TANAH Menurut Pasal 1 angka 1 Keppres No. (2) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pertanahan. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian per bidang tanah ini dilakukan oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah berdasarkan hasil penilaian jasa penilai atau penilai publik. Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi. Sedangkan dalam PP Np. A. T. 5/PMK. lain sesuai dengan. Tanah tersebut dimiliki oleh 1 pemilik tanah dengan bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat Hak Milik. 1. 4. JAKARTA, KOMPAS. Putra, Johans Kadir, Sri Endang Rayung Wulan, and Usman Usman. b. 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 11. Prioritas pembangunan, yang tercantum dalam: 1) Rencana pembangunan jangka menengah; 2) Rencana strategis;. Tanah hasil Pengadaan Tanah disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia c. 2. Objek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Tahapan perencanaan 2. 1. 3. Pengadaan tanah untuk membangun infrastruktur minyak dan gas termasuk bentuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum, yaitu kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak untuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah. Mencabut : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan. Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang mengatur mengenai pengajuan keberatan pihak yang berhak kepada Pengadilan Negeri untuk memutus bentuk dan/ atau besarnya ganti kerugian dalam ha! musyawarah penetapan ganti kerugian tidak mencapai kesepakatan dan tata cara penitipan ganti. 4. 01 Pengadaan Tanah dan. penyediaan tanah oleh Pemerintah. Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Terkait pengadaan tanah, saat ini sedang disiapkan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN Nusantara. Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Ditinjau Dari UU No. PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Obyek Pengadaan Tanah adalah tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan dan tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai. Jurnal de Jure 11, no. Pengadaan Tanah. go . pencabutan hak atas tanah. Swasta dalam pengadaan tanah melalui jual beli. W. Kepala Badan Pelaksana: Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengembangan Kewirausahaan Reforma Agraria, Parman Nataadmaja. Materi dalam modul III ini terdiri dari 2 pokok bahasan yang disampaikan dalam 2 kali kegiatan belajar, yaitu : sengketa pengadaan tanah dan perkara pengadaan tanah. Lalu,. 27,jdih. 1 Sebelum Pengadaan Tanah Pada daerah-daerah tertentu ada kalanya koordinasi antara berbagai instansi khususnya dengan Pemerintah Daerah kurang kuat sehingga rencana-rencana pengadaan tanah sebagai landasan pelaksanaan konstruksi sering kali mengalami penundaan bahkan dapat membata;kan. Peraturan Presiden (PERPRES) NO. Pengertian Pengadaan Tanah Istilah “Pengadaan Tanah” secara yuridis pertama kali dikenal sejak keluarnya Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Pasal 5 (1) Instansi yang meminta bantuan kepada Bupati. com - Mitigasi risiko dalam percepatan pengadaan tanah di Indonesia perlu dilakukan, terutama pembangunan infrastruktur. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021. Setelah mempelajari Modul ini, diharapkan mahasiswa mempunyai Kompetensi Dasar berupa kemampuan menjelaskan. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan: Rencana Tata Ruang Wilayah; Rencana Pembangunan Nasional/Daerah; Rencana Strategis; dan Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah. Pengadaan Tanah; pejabat satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pertanahan; camat setempat pada lokasi Pengadaan tanah; dan Lurah/kepala desa atau nama lain pada lokasi pengadaan tanah. Peraturan Perundang-undangan. 2015/NO. Beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (UUCK). Tanggal : 29/04/2021. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran. E. Eksistensi Bank Tanah terkait pengadaan tanah berdasarkan UU Cipta Kerja meliputi: Pertama, legitimasi pembentukan Bank Tanah. - 13 - Bagian Kedelapan Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pasal 33 Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan. 4.